uu kepolisian. Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran. uu kepolisian

Akan tetapi ketentuan dalam pasal 30 ayat 5 UUD 1945 mensyaratkan adanya tindak lanjut pembentukan undang-undang yang mengatur tentang susunan dan keduduka, hubungan kewenangan Polri dalam menjalankan tugasnya. Terkait kewenangan memberhentikan dan menanyai identitas, pada dasarnya hal ini telah tercantum secara eksplisit dalam KUHAP bahwa penyelidik adalah setiap pejabat Polri, yang karena kewajibannya mempunyai wewenang:. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010. UMUM. 245 , TLN NO. Lingkup pengaturan UU ini meliputi: a) peran, pengelompokan, dan bagian-bagian Jalan; b) Jalan Umum; c) Jalan. Badan Intelijen dan Keamanan Polri (atau Baintelkam Polri) adalah salah satu badan pelaksana tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Daftar Harga uu kepolisian Terbaru; September 2023; Harga Buku UU RI NOMOR 2 TAHUN 2002 tentang KEPOLISIAN. Kerawanan UU Kepolisian. Pasal 2 (1) Peraturan Pemerintah ini berlaku bagi: a. Contains ads. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 0. 2. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan - 2 - periode, persyaratan dan prosedur, sehingga perlu diubah; c. 2 Tahun 2002, dapat dikaji antara lain: memelihara kemanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada. 2. Pada Pasal 15 dan 16 UU Kepolisian RI adalah perincian mengenai tugas dan wewenang Kepolisian RI, sedangkan Pasal 18 berisi tentang diskresi Kepolisian yang didasarkan kepada Kode Etik Kepolisian. dalam UU Kepolisian ini, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk kepentingan umum, dalam melaksanakan tugas dan arti tadi, etika dapat dibedakan menjadi etika perangai dan etika moral (Sumaryono, 1975: 12). 2 tahun 20002 adalah sebagai berikut: a. Meskipun dalam ujian, soal tentang UU Kepolisian hanya muncul beberapa butir soal saja, akan tetapi materi ini dinilai penting untuk menambah poin penskoran. Mengabdikan dirinya sebagai alat Negara. (2) Dalam menjalankan perannya, POLRI wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara. ST/339/II/RES. go. Tugas pokok Polri/ kepolisian Pasal 13: Tugas Pokok Kepolisian Negara Rrepublik Indonesia dalam UU No. me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid. ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54. Kewenangan tersebut tertuang dalam Pasal 75 UU Cipta Kerja. Baca juga: Diusulkan di Bawah Kementerian, Ini Kata. Peraturan dalam UU ini digunakan oleh kepolisian untuk memberantas tindak pidana perjudian bola melalui media online yang sekarang semakin marak. 19 Agustus 1945 PPKI Menetapkan bahwa Kepolisian (bernama Djawatan Kepolisian) Negara Republik Indonesia bernaung dibawah Kementrian Dalam Negeri. dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan. Tanggal 19 Juni 1961, DPR-GR mengesahkan UU Pokok kepolisian No. Tapi kita tunggu dulu agar Polri. Ditetapkan. . Pengesahan tersebut dilaksanakan melalui Keppres No. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Dan selanjutnya baru dibentuk UU No. Pasal 2 UU Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polisi memiliki kewenangan yang sangat luas dalam menegakkan hukum dan menjamin keamanan serta ketertiban masyarakat. Selain itu, dalam pelaksanaan tugasnya, PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. TEMPO. membantu menanggulangi akibat bencana alam,Kenaikan pangkat Polri. 2020 terdapat beberapa perubahan, diantaranya tes akademik penilaian secara. Peraturan yang mengatur mengenai penggunaan senjata api oleh polisi antara lain diatur dalam Perkapolri No. kedudukan dan susunan B. Menyelenggarakan Fungsi Polair bagi seluruh jajaran Polri. 94/1962, Menteri Kapolri, Menteri/KASAD, Menteri/KASAL, Menteri/KSAU, Menteri/Jaksa Agung, Menteri Urusan Veteran dikoordinasikan. 52 Tahun 2010. Undang Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 18 telah disebutkan dalam satu pasalnya tentang salah satu bentuk kewenangan yang legal berupa diskresi kepolisian, dimana kepolisian berwenang. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG. Pasal 2 dalam UU ini disebutkan Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia; 12. Spesifikasi teknis dan pengadaan BPKB ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), batas usia pensiun bagi Pejabat Administrasi adalah 58 (lima puluh delapan) tahun, sedangkan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi adalah 60 (enam puluh) tahun. 22. Ini dia Syarat menjadi Anggota polri tahun 2022. Sinopsis: SINOPSIS PERPRES NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL. Pejabat Polri adalah anggota Polri yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 31. Dalam UU Kepolisian, kata Dradjad, tidak ditemukan satu ayat atau bahkan kalimat yang menyatakan anggota kepolisian 'dipersiapkan dan dipersenjatai'. 2022. Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI No. Dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, Kepolisian Negara RI dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah: Peraturan Pemerintah: Peraturan Pemerintah No. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan pedoman bagi Polri dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Tugas dan Fungsi Satuan Pengamanan (Satpam) Pertama-tama, perlu dipahami bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“UU 2/2002”) pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:. Jogloabang. Selain itu, UU No. Kesiapan pengadilan menangani perkara-perkara tindak pidana terorisme selalu terkait dengan baik tidaknya hasil penyidikan Detasemen 88 Polri, sebagai penyidik utama dalam perkara teroris serta terkait pula dengan pihak Kejaksaan yang melakukan fungsi penuntutan (sebagaimana kewenangan yang diberikan KUHAP), disamping kesiapan. go. Selain itu, untuk tindakan kepolisian, terdapat beberapa UU yang juga mensyaratkan perintah dari Jaksa Agung, diantaranya sebagaimana ditetapkan pada Pasal 24 UU 15/2006, Pasal 6 UU 24/2003 sebagaimana telah diubah dengan UU 8/2011, dan Pasal 17 UU 14/1985 sebagaimana telah beberapa diubah, terakhir dengan UU 3/2009. Pada dasarnya, mediasi di Kepolisian tidak dikenal dalam ketentuan undang-undang mengenai sistem peradilan pidana, yaitu Undang-Undang No mor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”). (penjelasan UU Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 18 ayat 1) Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981). Undang-undang (UU) NO. Kepolisian Negara No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dimungkinkan UU Polri. Pasal 9 (1) Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentang. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkapolri 8/2009”), serta di dalam Perkapolri No. Seseorang yang telah dilantik menjadi Polisi. com—Seorang mantan detektif Australia Denis Ryan pada tahun 1972 dipaksa keluar dari dinas kepolisian karena berusaha menyeret seorang pendeta. Harga UU RI no 2 th 2002 tentang Kepolisian. Reposisi tersebut mengembalikan posisi Polri kembali ke khitah tahun 1946-1959, yaitu bertanggung jawab langsung kepada Presiden selaku Kepala Negara,” tulis. arrow_forward. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2021. (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan. 5. Kunjungi kantor polisi terdekat dari rumah, lalu menuju ke bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) yang mengurusi semua pelayanan kepolisian. UU Kepolisian. Kondisi peraturan perundang-undangan saat ini yang berkaitan dengan substansi di dalam Undang-Undang tentang Kepolisian. Selanjutnya, dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kepolisian,. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. Di dalam Pasal 15 dan 16 UU Kepolisian RI berisi tentang perincian tugas serta kewenangan Kepolisian RI. Kode etik menjadi bentuk antisipasi Polri terhadap berbagai penyimpangan polisi di Indonesia. id. Bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik. b) Penyidik PNS, dan atau. Keywords: Polri Duties and Functions; Law Enforcement; Pancasila Values. 1/8/2002Dokumen UU Nomor 2 Tahun 2002 ini mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat pemeliharaan keamanan dalam negeri. Add to wishlist. 17 Tahun 2012sejarah perkembangan kepolisian dengan pergantian dan perubahan UUD 1945. com - Polda Metro Jaya telah memeriksa food vlogger William Anderson alias Codeblue berkait laporannya atas pencemaran nama baik yang. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia T. “Amar putusan mengadili, menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,”. Slank akhirnya mendaftarkan permohonan uji materi ke MK. 2 tahun 2002 mengenai Kepolisian Republik Indonesia oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan b. Bersamaan dengan pendaftaran BPKB diberikan Surat Tanda Nomor Kendaraan. 2) Pasal 10 (2) tanggung jawab secara hirarki. Pasal 17 (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia berkewajiban: a. UU Nomor 2 Tahun 2002. Baintelkam Polri. Penempatan Polri dibawah Presiden ini merupakan aktualisasi sumber hukum yang tidak tertulis yang berlaku dalam praktek administrasi Negara dan ketatanegaraan Indonesia. Komisi II DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati mengenai pembahasan Revisi UU yang dibahas dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I. SKCK Online. 0 - Pencarian melalui teks dan suara Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Perpres nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Baca juga: Sepak Terjang Ferdy Sambo, dari Jenderal Bintang Dua Polri hingga Divonis Hukuman Mati. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum/-serta. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yang merupakan sebuah tugas dan tanggung jawab Kepolisian untuk melakukan perlindungan HAM. Moto yang dibawa Polri adalah Rastra Sewakottama yang artinya abdi utama bagi nusa bangsa. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Republik Indonesia; (c) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian; dan (d) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016, di antaranya menjelaskan soal aturan kenaikan pangkat anggota Polri. 4. kepri. Lalu, apa sebenarnya tugas Polri dan wewenang Polri dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Hubungi kami melalui Facebook fb. Kepolisian C. 127, TLN NO. Pemisahan secara tegas tertuang dalam. Sementara dalam pasal 18 berisi diskresi Kepolisian yang didasari pada Kode Etik Kepolisian. Penyidikan kejahatan siber dimulai dari tindak pidana ujaran kebencian seperti penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut dan penyebaran berita bohong (hoax). Polri merupakan organisasi sipil yang berbentuk komando. Judul. Slank usai mendaftarkan permohonan pengujian UU Kepolisian. Reformasi institusi polri harusnya jadi prioritas utama pembuat kebijakan," pungkas Tita. polri. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan surat edaran (SE) tentang penerapan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sesuai dengan perintah perundangan, Polri berkewajiban untuk melaksanakan pengamanan obyek-obyek khusus. 2289, LL SETNEG : 5 HLM. Jadi, tidak semua perkara korupsi menjadi kewenangan KPK, tapi terbatas pada perkara-perkara korupsi yang memenuhi syarat-syarat di atas. “Kita sadari UU merupakan buatan manusia, sehingga masih ada kelemahan,” katanya saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Komplek Parlemen di Jakarta, Selasa (11/2). diduga dilakukan oleh polisi dan ‘penggeledahan’ kediamannya. kepolisian adalah pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena anggota kepolisian juga tunduk pada peradilan umum sesuai dengan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dengan demikian Undang-Undang Narkotika juga berlaku bagi anggota Kepolisian yang terlibat tindak pidana. Dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Polri berwenang untuk: melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Gedung MK. 2 Tahun 2002 tersebut, dapat dipahami bahwa kepolisian memiliki fungsi yang berbeda secara sifat tugasnya. Polri dapat melakukan diskresi B. Sumatera Utara. "Sebagai negara hukum harus mengikuti aturan Ketetapan MPR Nomor VII Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002," kata Sisno. Polri No. 2 Tahun 2015 tentang Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. bahwa pembangunan nasional di bidang hukum adalah terbentuk dan berfungsinya sistem hukum nasional yang mantap, bersumberkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan memperhatikanKarena pengamanan adalah bagian dari tugas pokok Polri. Bahkan pasal 10 ayat (1) UU 12/2011 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Perundangan hanya mengatur materi muatan UU secara formal. Fungsi tersebut merupakan sebagian dari implementasi Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan bahwa : “Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakatSalam komando ! Bagi adik-adik yang akan mengikuti tes akademik Bintara Polri Tahun 2022 tentunya harus memiliki pengetahuan yang cukup agar bisa bersaing dengan teman-teman satu Provinsi. Share. Tugas. Tribratanews. 2 tahun 2002 meliputi: 1) Pasal 8 (2) tanggung jawab Kapolri kepada Presiden. Ini Alasannya. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2002. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan kepemerintahan yang. 2. Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 11. Peran TNI dan Peran Polri D. Badan Keahlian DPR RI merupakan sistem pendukung (supporting system) dalam pelaksanaan fungsi DPR RI, sebagaimana diatur dalam Pasal 413 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17. PUTUSAN Nomor PUTUSAN Nomor 15/PUU-XIX/2021. Waka Komisi III DPR Dorong Polri Pertontonkan Ferdy Sambo ke Publik. 27 Tahun 2007 Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polair. Humas Polri menyediakan pelayanan yang diberikan untuk masyarakat terkait informasi, aduan & kepemilikan kendaraan 1. 13, LN. Kamtibmas C. (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden. 28 Oktober 2022 19:33 Diperbarui: 28 Oktober 2022 20:22 143 0 0 + Laporkan Konten. melakukan pemeriksanan dan dalam Kitab Undang-undang Hukum penyitaan surat; Acara Pidana, yaitu Undang-undang f. wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-Undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, pelayananan masyarakat. lintas merupakan hal yang wajar, karena tugas pokok Kepolisian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3. 2 tahun 20002 adalah sebagai berikut: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian terhadap UUD 1945. Tentara bertugas mengamankan negara dari ancaman eksternal dengan kekerasan dan dalam kondisi tertentu bisa mengesampingkan HAM, sementara polisi. Pegawai negeri pada kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam tugas dan peranan selalu melakukan tindakan preventif dan represif sesuai dengan tatanan hukum yang berlaku, dalam hal ini Kepolisian selaku alat negara melaksanakan kekuasaan negera di bidang : A. Pasal 30 ayat 5, yang mana didalamnya menjelaskan bahwa masalah yang berhubungan dengan TNI & POLRI serta fungsi-fungsinya, syarat keikutsertaannya dalam pertahanan dan menjaga keamanan negara, serta hal yang berkaitan dengan pertahanan dan juga keamanan negara, dimana. Landasan Undang Undang Satpam. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. "Akan kita kaji dulu. Berikut lanjutan soal untuk nomor 21 sampai dengan 30 pada Latihan Soal Undang- Undang Kepolisian Bintara Polri Soal Akademik Masuk Bintara Polri. FOTO: Tuntut Cabut UU Cipta Kerja, Massa GEBRAK. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi membuka pendaftaraan penerimaan Polri 2022 jalur Taruna Akademi Polisi (Akpol) dan Bintara. Anggota Kepolisian mengikuti Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lodaya di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Jumat 22 April 2022. Petugas Pemasyarakatan atau yang lebih dikenal dengan 'POLSUSPAS' (Kepolisian Khusus Pemasyarakatan) / adalah ASN (Aparatur Sipil Negara) dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan bukan merupakan bagian dari POLRI, yang bertugas dengan tanggung jawab pengawasan, pembinaan, keamanan,. menurut UU N0 22 pasal 22 Tahun 2002 sebelum diangkat sebagai anggota kepolisian Negara RI,seorang ca;on anggota yang telah lulus pendidikan pembentukan wajib mengikuti pelatihan mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dan kepercayaannya Kewajiban anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam ketentuan Pasal 3 – Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 3. MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Saat itu, Slank berkonsultasi dengan Ketua MK Mahfud MD terkait aturan perizinan keramaian yang diatur dalam UU. Memberikan perlindungan,pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. 900. A. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan. Pejabat Polri Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak memadai dan perlu diganti untuk disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesia, sehingga perlu dibentuk Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang baru.